Memformat Kembali Arah Pembangunan di Jabar

PILARGLOBALNEWS,-- Koordinator Forum Ormas Jabar Hendra Mulyana SH, melaksanakan Kegiatan FGD ( Focus Group Discusion ) ,  yang  dilaksanakan pada hari Senin , 16 Januari 2023 di Jalan Sumedang No. 4 

Kegiatan FGD  ( Focus Group Discusion ) yang bertema Gagasan Memformat Kembali Arah Pembangunan Jabar

dihadiri oleh para ketua umum LSM dan Ormas Jawa barat dan para media. Diawali dengan pembacaan do'a dan sambutan dari ketua Forum Ormas Jabar Hendra Mulyana SH.

Dilanjutkan dengan pemaparan para narasumber  sebagai pemateri,  Yusup Maulana,   Nandang Noor , Cakra,  dr. Wiliam dan Ebet Nugraha dari rumah gagasan Bandung

Paparan pertama disampaikan oleh Yusuf Maulana (Uceu) Materi yang disampaikan tentang pengenalan bencana serta potensi bencana di Jawa Barat dan Kota Bandung  yang meliputi bencana alam dan bencana non alam termasuk bencana sosial dan bencana akibat kegagalan teknologi.

Secara khusus kang Uceu menyampaikan potensi bencana gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng tektonik dan sesar.

Lebih detail Uceu menyampaikan beberapa sesar yang masih aktif di Jawa Barat, termasuk sesar Lembang yang tetap harus di waspadai.

Paparan kedua disampaikan oleh Nandang Noor RH dengan materi tentang Tantangan Manajemen Bencana dalam Pembangunan di Kota Bandung, baik dari sisi kebijakan yang sudah menjadi dokumen peraturan daerah serta pelaksanaan peraturan tersebut, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana.

Nandang juga mengingatkan terkait harus adanya dokumen-dokumen pendukung di tiap Kota dan Kabupaten di Jawa Barat untuk memberikan jaminan bahwa Pemerintah serius melakukan proteksi kepada masyarakatnya dari semua ancaman bencana. 

Adapun dokumen tersebut diantaranya adalah dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dokumen rencana kontijensi dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait agar Pemerintah dan unsur lain yang terkait bisa memetakan lebih jauh terkait peran-peran yang harus dilakukan semua pihak dari mulai pra, saat dan pasca bencana.

Nandang pun sempat menyebutkan bahwa perlu adanya keterbukaan dari Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas yang menangani urusan kebencanaan yakni Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung untuk membuka diri terhadap partisipasi masyarakat yang akan membantu dalam urusan penanggulangan bencana.

Paparan ketiga  yang  disampaikan oleh Cakra dengan tema Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran yang berbasis pada Analisis Risiko Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. 

Sebagai gambaran umum Kesiapsiagaan Risiko Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat, Tantangan Manajemen Kebakaran, Structural Building terhadap Potensi Risiko Kebakaran, Gempa dan Blast Resistance (Ledakan). 

Cakra “Pembangunan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung harus mempertimbangan risiko bencana yang sesuai dengan ancamannya, dimulai dari tahap perencanaan (kalkulasi dan verifikasi teknis) sebelum menyusun kerangka acuan kerja sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi yang sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dengan tidak melupakan bahwa setiap rencana pembangunan itu harus ada jaminan periode penggunaan pelayanan (service Life)”.

 Bandung memiliki banyak bangunan bersejarah yang bukan hanya dimiliki dan dikelola oleh Pemkot Bandung, akan tetapi juga memiliki beberapa bangunan bersejarah dunia. 

 

Dalam proses renovasi bangunan – bangunan bersejarah ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagai kebanggaan Bangsa. Artinya Pemerintah setempat harus memperhatikan berbagai unsur keamanan terhadap bangunan tersebut sebelum melakukan pembangunan,  renovasi dan perubahan-perubahan lainnya agar bangunan tersebut bisa dinyatakan aman baik dari sisi ancaman bencana alam maupun kebakaran.

Selain hal dimaksud diatas, Kota Bandung juga mempunyai potensi bencana yang diakibatkan dari ledakan deposit gas metana yang tersimpan disaluran-saluran limbah bawah tanah kota bandung sejak jaman belanda (1933).

Dalam diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa sinergi Pentahelix belum dapat berjalan dengan baik. Sinergi , kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang positif agar dapat dibuka seluas-luasnya oleh Pemerintah Daerah.

Menambahkan paparan dari ketiga pemateri, tim RGB yang lainnya seperti dr.Wiliam dan Ebet Nugraha, mengingatkan adanya beberapa potensi ledakan yang diakibatkan penataan fasilitas yang tidak tepat seperti Laboratorium Nuklir berdekatan dengan SPBU dan sejenisnya. 

Dan ancaman itu terdapat di Kota Bandung,  Begitupun pentingnya melakukan penguatan kapasitas masyarakat agar mereka bisa melakukan penyelamatan diri secara mandiri.

Selama diskusi berlangsung, ada beberapa masukan dan pertanyaan peserta yang bisa disimpulkan sebagai berikut :

Peserta mengusulkan bahwa kegiatan diskusi ini harus dilakukan secara terus menerus, termasuk upaya mengingatkan pihak pemerintah terkait ancaman-ancaman bencana yang mungkin terjadi dengan cara memviralkan konten-konten ancaman melalui media sosial.

Pihak Forum Ormas Jabar  berencana akan melakukan audiensi kepada DPRD Jawa Barat terkait isu-isu ancaman bencana di Jawa Barat yang harus mendapatkan perhatian semua pihak.

Media harus menjadi corong terbaik dalam melakukan advokasi dan kampanye penyadaran semua pihak tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Kegiatan berjalan lancar dan kondusif.