Kadisdik Jabar Resmikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Pisik Ratusan Sekolah SMK

PILARGLOBALNEWS,--Pemprov Jabar sudah menghadirkan berbagai inovasi dalam penanganan antikorupsi. Dari mulai diklat kepala sekolah berintegritas, sekolah yang juga menghadirkan kurikulum antikorupsi hingga memadukan para penyuluh antikorupsi dengan cabang Dinas Pendidikan yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi usai 

meresmikan program Dana Alokasi Khusu (DAK) Fisik Bidang Pendidikan untuk ratusan SMK di Jawa Barat, Jumat (30/12/2022).

menandatangani MoU dengan Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB), dalam kegiatan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Bertepatan dengan hal itu Dedipun menyerahkan Surat Perintah (SP) kepada 73 kepala sekolah yang dinilai sudah berkompeten sebagai kepala sekolah berintegritas.

Dikatakan Dedi , Ini menjadi sebuah terobosan dan diapresiasi di dalam gelaran Presidensial G20, bahwa kita adalah provinsi yang telah menghadirkan pendidikan antikorupsi bagi anak-anak sekolah. kata Dedi Supandi kepada wartawan usai menandatangani MoU dengan Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB), dalam kegiatan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). 

Selain itu, bukti nyata keterbukaan Disdik Jabar dalam pengelolaan DAK fisik Bidang Pendidikan, menghasilkan penghargaan sebagai provinsi terbaik senasional. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep Dedi Supandi yang mencoba mengubah budaya penunjukan atau lelang dalam pelaksanaannya. 

Mulai tahun ini, pihaknya menerapkan konsep swakelola dengan pihak sekolah sehingga penyerapan anggaran dari dana ini berjalan dengan sangat baik karena penyerapannya langsung ke pihak sekolah.

"Ternyata ada perubahan budaya. Perbedaannya dengan pola lelang sering terjadi gagal lelang.

Kedua, pelaksanaan kualitasnya kurang bagus. Yang ketiga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. Kita lakukan perubahan disentralisasi anggarannya langsung ke sekolah, tepat waktu pekerjaan, hasil pekerjaan lebih bagus termasuk juga penyerapan anggarannya lebih bagus.Ungkapnya

Adapun, Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB),Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB), Evi Syaefini Saleha, menjelaskan puluhan kepala sekolah yang sudah menerima surat perintah harus melaksanakan tata sekolah berintegritas sehingga ke depan akan menjadi sekolah percontohan.

"Jadi mereka diminta mengaplikasikan dan mengimplementasikan hasil pendidikannya. Ketika mereka sudah dinyatakan kompeten sebagai kepala sekolah berintegritas maka harus

dipenuhi oleh sekolah untuk mendapatkan predikat sebagai sekolah berintegritas. Yang pertama, jelas Evi, sekolah tersebut harus sudah memiliki BLUD dan sudah menjadi sekolah penggerak untuk tingkat SMA dan sekolah pusat keunggulan untuk tingkat SMK.

"Nanti setelah satu tahun ini mereka diberikan tugas sebagai percontohan pasti akan dievaluasi dan dimonitoring. Karena sekolah berintegritas ini program KPK juga berkenaan dengan pembangunan integritas ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan itu tidak hanya sekolah, kepala sekolah, tapi ada orang tua, murid, masyarakat sekitar," jelasnya.