Ketua FPZP Minta BK Bongkar Semua Rekom Berlogo DPRD Kota Bandung

PILARGLOBALNEWS,-- Ketua Forum Pejuang Zonasi Pendidikan Jawa Barat M Elvin Yos, meminta Badan Kehormatan ( BK ) DPRD Kota Bandung, memeriksa seliruh file arsip surat keluar dari Staf Komisi D Sampai Pimpinan DPRD Kota Bandung. Hal ini disampaikan agar polemik mengenai surat aspirasi siswa yg dipermasalahkan kepada salah satu anggota DPRD Kota Bandung bisa terbuka secara adil, sehingga publik bisa mengetahui apa yamg sebenarnya dilakukan para wakil rakyat, swlain dari tiga pokok fungsi utamanya.

Sekaligus guna menyikapi pernyataan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) Retno. Lewat keterangan tertulisnya soal surat "titip siswa" yang sempat dikirim anggota DPRD Kota Bandung Erwin kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Disitu Retno meminta ( BK ) DPRD Kota Bandung Bertindak.

Elvin Yos mendukung pendapat Komisioner KPAI tersebut. Namun dikatakannya sebaiknya permasalahan ini jangan dilihat dari segi kasuistisnya, tapi lebih kepermasalahan sistem di intstitusi -institusi terkait.

"Kalau sistem persuratan di DPRD profesional harusnya teregistrasi dan memiliki mekanime yang baku, pasti banyak aurat sejenis yang dibuat anggota dwwan lainnya. Kalau berani BK DPRD Kota Bandung sekalian bongkar saja semuanya kepublik. Siapa saja anggota DPRD lainnya yang juga memberikan rekomendasi 'siswa titipan kepada dinas pendidikan dengan menggunakan logo Institusi Wakil Rakyat tersebut."

Mengingat Erwin termasuk sebagai pendatang baru sebagai Anggota DPRD Kota Bandung, elvin menilai wajar jika ada kesalahan atau tidak menutup kemungkinan ada yang sengaja ingim menjatuhkan namanya dimuka publik, mengingat elektabilitasnya sebagai Bakal Calon Walikota Bandung kian meningkat.

"Jangan sampai ada satu anggota Dewan dikorbankan karena kepeduliannya kepada masyarkat sementara para pemain lama Anggota Dewan yang sudah beberapa periode menjabat malah ikut menyalahkan. Ini sungguh Ironi." Pungkas Elvin. eyos

Bila perlu saya siap menyebutkan satu persatu anggota dewan di kota bandung yang suka memanfaatkan ppdb melalui baik melalui surat rekomendasi maupun byphone langsung ke Kepala Sekolah Negeri di Kota Bandung.

Elvin menambahkan, seharusnya kejadian semacam ini dapat dijadikan perbaikan aiatem oleh dinas pendidikan bak kota maupun provinsi. Karena didalam Pergub maupum Perwal PPDB pun selalu ada titik lemahnya yang akhirnya merampas hak anak bangsa ini untuk melanjutkan pendidikannya.(06)