Yana, Konflik Dikarenakan Faktor Kepentingan

PILARGLOBALNEWS,--Di Kota Bandung kalau pun terjadi konflik, bukan karena perbedaan identitas tetapi lebih disebabkan faktor kepentingan.Hal itu dikatakan Yana Mulyana Wakil Walikota Bandung ketika memberikan arahan dalam acara Kesepakatan Menjaga Kondisipitas Kota Bandung di Oasis Siliwangi Hotel Bandung, Selasa (16 November 2021).

menurutnya, Hal itu karena kedewasaan sikap para pemimpin kelompok, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta kerja sama yang baik di Jajaran pemerintahan yang diwadahi oleh Forkopimda," kata Wakil Walikota Bandung. 

Kegiatan tersebut dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif terutama di wilayah Kota Bandung, serta untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Sehingga perlu langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau pun TNI-Polri, serta pihak lainnya.

masih dikatakan Yana,  Kota Bandung sebagai kota metropolitan mempunyai penduduk dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kondisi ini rentan oleh berbagai konflik, namun hal itu relatif tidak pernah terjadi di Kota Bandung. 

Oleh karena itu, sinergisitas Forkopimda dengan ormas yang ada di Kota Bandung harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan menjadi lebih kondusif agar dapat meraih misi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

"Apalagi kita memiliki kesamaan persepsi dan tujuan hidup yaitu meraih kesejahteraan lahir dan batin yang hanya bisa diraih dalam suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan kondusif," ungkapnya.

"Itu sebabnya kebersamaan antar kelompok harus dipelihara, dimana semua pihak dituntut memupuk rasa hormat, bangga dan toleran terhadap setiap perbedaan," lanjutnya.

Pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk Ormas yang tetap diharapkan menjadi mitra pemerintah yang kritis objektif dan berorientasi kepada perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol), Bambang Sukardi menyampaikan, kegiatan tersebut dalam efektivitas penanganan konflik sosial, harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat, tepat semua permasalahan di dalam maayarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan," katanya.

Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan menjalin komunikasi di antara dinas Instansi terkait, serta komponen masyarakat lainnya, sehingga kerjasama ini perlu dijalin dengan baik.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyatakan mendukung kegiatan tersebut, karena forum-forum seperti ini perlu dilakukan.

"Karena sering sekali permasalahan muncul, konflik sosial di tengah masyarakat karena kurangnya komunikasi," katanya.

Menurutnya DPRD Kota Bandung juga banyak mendapatkan aspirasi yang ternyata substansinya adalah karena kurangnya komunikasi. Sehingga Pemkot Bandung pun harus terbuka memberikan informasi terkait pembangunan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat.

Jadi kami mendorong para Kepala Dinas, mau pun kepada camat, lurah di kewilayahan untik membangun terus komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat," pesannya.